KS, SERANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Masyarakat sebagai langkah penguatan respon masyarakat dalam peringatan dini ancaman erupsi gunung anak krakatau dan bahaya terusannya.
Kegiatan diselenggarakan mulai Selasa (23/5/2023) hingga Jumat (26/5/2023) di Desa Pasauran, Kabupaten Serang, Banten. Desa tersebut dipilih berdasarkan survei yang telah dilakukan tim Direktorat Peringatan Dini pada bulan Maret lalu bahwa desa tersebut memiliki ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau yang tinggi.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat serta stakeholder terkait malalui kegiatan sosialisasi ini.
“Sistem peringatan dini bencana dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat mampu memahami dan menuangkan informasi peringatan dini ke dalam langkah-langkah responsif dan antisipatif. Namun demikian, lebih baik lagi apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para stakeholder kebencanaan terkait dapat bersinergi dan membangun komitmen bersama untuk menghadapi potensi bencana,” tegas Prasinta saat membuka acara.
Program penguatan respon masyarakat adalah bentuk nyata implementasi Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada BNPB dan BPBD. Prasinta juga menekankan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023.
“Langkah antisipasi yang menjadi proporsi besar bagi masyarakat berupa kesiapsiagaan dan peringatan dini untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian akibat bencana. Praktik baik keterlibatan lintas aktor seperti pemda, mitra lokal, dan masyarakat seperti yang kita lakukan ini adalah kunci dari keberlanjutan sistem peringatan dini bencana,” tegasnya.
Sementara itu, kegiatan workshop bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat menggunakan sumber daya dan kapasitas lokal secara efektif. Ibu Suhardah, warga Desa Pasauran sedikit berbagi kisah saat terjadi tsunami dengan bahaya terusan atau tsunami atipikal tahun 2018 lalu.
“Banyak orang berlarian teriak-teriak _tsunami, tsunami!. Saya bingung harus bagaimana, apakah membantu tetangga, mengamankan harta benda atau segera berlari menyelamatkan diri dan anak-anak,” jelasnya.
Peserta workshop lainnya, Bapak Makrubi menambahkan.
“Malam itu saya sedang bersantai di desa, terdengar suara minta tolong dari arah pantai dan orang berlarian ke dataran tinggi, tapi saya justru berlari ke arah pantai. Saya lihat air laut, surut jauh tidak seperti biasanya. Saya dan pengurus Masjid menghidupkan pengeras suara dan mengumumkan agar warga mengungsi ke dataran tinggi.”
Potret tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya masyarakat paham untuk memberikan peringatan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman masyarakat terkait risiko bencana dan tanda ancaman bahaya masih perlu ditingkatkan, termasuk bagaimana masyarakat merespon peringatan bahaya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
Peringatan tersebut harus diinterpretasi menjadi suatu aksi kesiapsiagaan hingga penyelamatan diri. Maka, tanpa adanya sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat yang menyeluruh, pemberian peringatan dini hingga evakuasi akan menjadi kurang efektif.
Demi mewujudkan sistem peringatan dini bencana yang efektif berdasarkan kearifan lokal, maka workshop ini dilaksanakan untuk menghasilkan beragam protokol seperti protokol peringatan dini, pemantauan bahaya, diseminasi peringatan dini, dan evakuasi.
BNPB sebagai fasilitator nasional bersama BPBD Kabupaten Serang mendampingi dan memfasilitasi proses tersebut.
Beragam protokol ini dirumuskan dan disepakati bersama oleh para peserta workshop yang akan ditetapkan sebagai Tim Siaga Bencana (TSB) dan disahkan melalui surat keputusan kepala desa.
Sebagai penutup kegiatan, beragam protokol yang telah disusun diujikan melalui simulasi dalam ruang. Sosialisasi dan workshop ini diharapkan Tim Siaga Bencana terus berkomitmen untuk senantiasa mengedukasi dan melatihkan protokol tersebut bersama masyarakat setempat. Tak ketinggalan, BPBD dan praktisi kebencanaan daerah diharapkan dapat mereplikasi kegiatan serupa di desa-desa berpotensi terdampak lainnya. (Wid)
