KS – Astana, Kazakhstan. Delegasi Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Nono Sampono telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur Ibukota Astana, Zhenis Kassymbek beserta dua wakilnya Mr. Nurlan Nurkenov dan Mr. Yesset Baiken di kantor Gubernur Astana.
Dalam pertemuan tersebut, Delegasi didampingi oleh Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Dr. Mochammad Fadjroel Rachman.
Delegasi dan Gubernur Astana berdiskusi dan bertukar pandangan tentang pengalaman perpindahan ibukota negara, khususnya pengalaman Astana yang telah 25 tahun menjadi ibukota baru Kazakhstan.
Dalam sambutan pembukaan, Bapak Sampono menegaskan bahwa kedua negara mempunyai banyak kesamaan sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk muslim, namun tetap menghargai keanekaragaman.
Meski telah menetapkan perpindahan ibukota, Bapak Sampono menjelaskan adanya perbedaan cukup mendasar dari pengalaman Kazakhstan dan Indonesia.
“Kami di Indonesia tidak hanya akan berpindah lokasi ibukota, tapi juga berpindah pulau. Dari Jakarta di pulau Jawa sebelah Barat Indonesia ke Nusantara di Pulau Kalimantan di bagian tengah Indonesia”, ujarnya.
Perpindahan ibukota yang dilalui Kazakhstan tidak lepas dari tantangan-tantangan baik dari sisi penolakan masyarakat, pertambahan penduduk, dan perencanaan tata kota.
Gubernur Astana menceritakan bahwa pada mulanya pemerintah cukup kesulitan untuk mendorong masyarakat pindah ke ibukota baru Astana, namun seiring berjalannya waktu masyarakat, khususnya kaum muda, akhirnya teryakinkan melihat perkembangan bagus Astana dari sisi ekonomi, keuangan, budaya dan infrastruktur.
“Pada dasawarsa awal Astana kurang diminati, namun 5-7 tahun terakhir Astana semakin berkembang pesat penduduknya hingga 10% bertumbuh pertahunnya”, jelas Gubernur.
Saat ini, penduduk Astana terdiri dari 20% penduduk mula-mula dan sisanya merupakan pendatang dari wilayah atau kota sekitar Astana, hanya sedikit sekali dari ibukota terdahulu Almaty.
Guna memastikan kesuksesan perpindahan, Pemerintahan Kazakhstan pada awalnya telah membentuk Komisi Perpindahan Ibukota dengan status setingkat Kementerian.
Keistimewaan lainnya ialah Wakil Ketua Komisi secara paralel juga berfungsi sebagai Gubernur atau Kepala Administrasi Astana. Setelah Astana 3 tahun berpindah, Komisi ini pun dibubarkan.
Dari sisi perencanaan kota, telah dilakukan revisi rencana induk (master plan) Astana dikarenakan begitu cepatnya populasi bertumbuh melampaui target.
Target semula ialah 1,2 juta penduduk pada tahun 2030, namun saat ini Astana telah mencapai 1,35 juta penduduk, sehingga mulai terjadi kemacetan karena pertumbuhan populasi dan kendaraan.
Dalam pertemuan, Duta Besar RI dan Gubernur Astana telah menegaskan komitmen keduanya untuk segera memfinalisasi draft perjanjian kerja sama (memorandum of understanding) sister city antara Astana dengan Nusantara. Dubes RI juga menginformasikan rencana promosi investasi Nusantara di Astana pada tahun 2023. “Saya juga dengan senang hati menyampaikan rencana kunjungan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ke Astana pada tahun ini untuk promosi investasi Nusantara dan penandatanganan MoU sister city”, diutarakan Dubes RI kepada Gubernur Astana.
Setelah pertemuan dengan Gubernur Astana, Delegasi juga melakukan kunjungan ke Pusat Perencanaan Kota Astana (Astana GenPlan). Delegasi memperoleh penjelasan detail mengenai sejarah tahapan pembangunan dan kebijakan master plan tata ruang kota Astana oleh Kepala Astana GenPlan, Mr. Yelnar Baziken, beserta Tim Ahli Astana GenPlan. (/Ris)
