KS, JAKARTA – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, melontarkan kritik keras terhadap kinerja aparat penegak hukum terkait penanganan dugaan manipulasi laporan keuangan di PT Pupuk Indonesia yang berpotensi merugikan negara hingga Rp8,3 triliun.
Dalam sebuah diskusi politik di Jakarta, Selasa (7/10), Iskandar menilai bahwa Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sikap diam dan tidak responsif terhadap laporan publik dan temuan awal yang telah dibuka oleh pihaknya sejak hampir setengah tahun lalu.
“Kasus ini sudah kami buka hampir setengah tahun lalu, tapi aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung maupun KPK diam tak bergerak, apalagi bersuara. Saya tidak tahu, apakah di belakang ada lobi-lobi transaksional, hanya mereka dan Tuhan yang tahu,” ujar Iskandar.
Ia menyebut bahwa hingga kini belum ada langkah hukum konkret yang diambil oleh lembaga penegak hukum tersebut, meskipun indikasi kerugian negara sangat besar.
“Kasus manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia yang berpotensi merugikan negara Rp8,3 triliun, ternyata hanya menjadi tulisan belaka tanpa tindakan nyata dari mereka yang katanya penegak hukum,” katanya dengan nada tinggi.
Tak hanya mengkritik, Iskandarsyah juga memberikan pernyataan tegas yang mengguncang ruang diskusi.
“Saran saya, bubarkan saja KPK dan Kejagung kalau memang mereka tidak punya nyali menegakkan kebenaran di negeri ini. Kita butuh implementasi nyata, bukan janji-janji palsu di hadapan publik,” tegasnya.
Iskandar juga menyinggung media arus utama yang dinilai tidak cukup berani mengangkat isu-isu strategis seperti dugaan korupsi besar di BUMN, termasuk Pupuk Indonesia.
“Media-media mainstream ke mana kalian? Yang seperti ini kalian diamkan, malah yang joget-joget yang kalian sajikan ke publik. Tak malu sama rakyat? Dibiayai pakai uang rakyat, tapi giliran hak rakyat dirampok, kalian semua bungkam,” cetusnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan laten korupsi adalah salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Hal terberat yang dihadapi pemerintahan Pak Prabowo adalah bahaya laten koruptor yang sudah sangat masif ke segala lini. Semua BUMN korup, semua BUMN merugi, tapi semua diam. Apakah ini tanda-tanda runtuhnya bangsa ini?” tutup Iskandar.
Pernyataan ini sontak menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk aktivis anti-korupsi, pengamat hukum, dan masyarakat sipil yang menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus besar yang menyangkut keuangan negara.(erlita)
