KS, JAKARTA, 4 September 2025 – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi institusi Polri dalam sebuah diskusi politik bertajuk “Kemana Arah Negara?” yang digelar di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Dalam pernyataannya, Iskandarsyah menyoroti keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Cosmas yang dinilainya sebagai langkah yang keliru dan tergesa-gesa. Ia menegaskan bahwa tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu adalah sebuah musibah, bukan kesalahan individu semata.
“Putusan PTDH adalah keputusan yang keliru. Ini bukan soal institusi yang mendapat tekanan publik atas musibah kematian Affan Kurniawan. Para anggota itu menjalankan perintah pengamanan dan penertiban demonstrasi yang langsung berasal dari atasan tertinggi,” ujar Iskandarsyah.
Menurutnya, tidak ada aparat yang dengan sengaja ingin melukai rakyatnya sendiri, apalagi sampai kehilangan nyawa karena tertabrak kendaraan taktis seperti barakuda.
“Tak ada yang mau melindas rakyatnya sendiri dengan sengaja, dan tak ada juga yang mau mati sia-sia tertabrak barakuda. Ini musibah, dan harus kita ambil hikmahnya,” lanjutnya.
Iskandarsyah mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia menyebut pimpinan tertinggi Polri sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab secara moral.
“Saya sampaikan ini karena saya dengar langsung dari kawan-kawan petugas di lapangan. Mereka juga manusia, mereka lelah, mereka capek. Untuk apa? Untuk menjaga negara ini,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa keputusan PTDH terhadap Kompol Cosmas tidak serta-merta menyelesaikan masalah atau menenangkan hati masyarakat, termasuk keluarga korban.
“Apakah putusan ini menenangkan hati rakyat? Saya katakan tidak. Menenangkan hati keluarga almarhum Affan? Juga tidak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iskandarsyah menegaskan pentingnya penanganan hukum yang objektif dan akuntabilitas dari para pimpinan institusi.
“Penanganan hukum harus objektif. Kalau pimpinan salah, harus legowo mundur demi anak buahnya. Makanya ada istilah: ‘Tak ada prajurit goblok, yang ada jenderal tolol’,” katanya.
Iskandarsyah menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi internal Polri saat ini yang menurutnya sedang “tidak baik-baik saja”. Ia juga menyebut keputusan PTDH sebagai bentuk kepanikan yang mengorbankan para anggota yang telah bekerja keras menjaga keamanan di tengah demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia.
“Kasihan anggota-anggota Polri yang berhari-hari siaga menjaga negara ini dari aksi demo. Mereka meninggalkan keluarga, istri, dan anak-anaknya. Demi apa? Demi tugas yang dibebankan negara kepada mereka,” tuturnya.
Iskandarsyah juga mengingatkan bahwa apresiasi seharusnya tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada para petugas yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.
“Yang baik harus kita apresiasi, yang buruk harus kita kritisi. Tapi jangan sampai saat kita mengkritik, justru dianggap provokator. Ini akan jadi lelucon besar bagi bangsa ini ke depannya,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Iskandarsyah menegaskan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas rangkaian peristiwa ini adalah DPR dan Kapolri.
“Yang pertama harus bertanggung jawab adalah DPR, karena dari situlah awal kekacauannya. Ketua DPR dan jajaran harus mundur. Kedua, pimpinan tertinggi Polri, yaitu Kapolri. Mundur bukan berarti salah, tapi bentuk tanggung jawab moral kepada bangsa. Dan saya yakin rakyat akan mengapresiasi itu,” pungkasnya.(erlita)
