Pemerintah Prioritaskan Warga Lokal Bekerja di Proyek Abadi Masela
KS, KEPULAUAN TANIMBAR — Pemerintah berkomitmen memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Komitmen ini juga disertai keseriusan pemerintah mempersiapkan masyarakat setempat untuk dibekali pendidikan yang memadai agar siap bekerja di sektor minyak dan gas (migas).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah sepakat mempersiapkan putra-putra daerah ini. Bahkan, sudah banyak anak daerah yang disekolahkan secara khusus.
“Sebagian anak (daerah) sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik (Kementerian) ESDM (Politeknik Energi dan Mineral Akamigas). Dan mereka semuanya akan kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela (Proyek LNG Abadi Masela),” kata Bahlil saat Groundbreaking PSN LNG Abadi Masela, di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7).
Bahlil berjanji prioritas tenaga profesional yang akan direkrut adalah putra daerah. Jika masih harus ada penambahan, baru diambil dari daerah lain atau dari luar negeri.
“Lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier satu dan tier dua. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tapi tidak memprioritaskan mereka,” katanya.
Selama masa konstruksi, pembangunan Blok Masela ini membutuhkan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung. Di luar tenaga kerja langsung ini, kata Bahlil, bisa menciptakan lapangan kerja hingga tiga kali lipat atau mencapai 36 ribu tenaga kerja.
Pada saat operasi, Proyek LNG Abadi Masela juga diproyeksi bisa menyerap hingga 1.000 tenaga kerja. Dan pemerintah berkomitmen sebagian besar para pekerjanya berasal dari warga lokal.
Bahlil menambahkan pengusaha lokal pun akan diutamakan untuk menyokong pembangunan Blok Masela ini.
“Prioritaskan pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” tegas Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah, terutama gubernur dan bupati, untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pembangunan Blok Masela ini.
“Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong (KKN), gak boleh. Harus profesional,” kata Bahlil.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menjaga proyek strategis nasional ini. Bahlil menegaskan kepentingan masyarakat harus di atas segalanya.
“Rakyat adalah bagian terpenting dari aset negara ini. Karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana mendorong mereka bisa sejahtera,” tegas Bahlil.
