RUU KUHAP Dikritisi, APH Soroti Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penegakan Hukum
KS, JAKARTA – Aliansi Pemerhati Hukum (APH) menggelar diskusi hukum yang membahas polemik penerapan asas Dominus Litis dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Rabu, (12/2/2025).
Kegiatan ini menyoroti tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum yang dapat muncul akibat penerapan asas tersebut.
Diskusi ini menghadirkan Matdiyanto sebagai pembicara utama dan dipandu oleh Suharna selaku moderator.
Dalam pemaparannya, Matdiyanto menjelaskan bahwa asas Dominus Litis, yang memberikan kewenangan besar kepada jaksa dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana, masih menyisakan banyak perdebatan hukum.
“Jika tidak diatur dengan jelas dalam RUU KUHAP, penerapan asas Dominus Litis berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara penegak hukum, yang pada akhirnya bisa melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia,” ujar Matdiyanto.
Ia juga menyoroti kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum jika kewenangan jaksa dalam menentukan kelanjutan perkara tidak dibatasi dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Diskusi ini menjadi ajang bagi para peserta, yang terdiri dari akademisi, mahasiswa hukum, serta praktisi, untuk menyampaikan pandangan dan analisisnya terkait dampak penerapan asas Dominus Litis.
Berbagai perspektif diangkat guna mencari solusi agar kebijakan hukum yang dibuat tidak justru menimbulkan permasalahan baru di masa depan. (joy)
