October 7, 2022

Kabar Senator

Media Aspirasi dan Inspirasi Daerah

Home » Senator Amang: Indonesia Harus Move On Dari Energi Fosil

Senator Amang: Indonesia Harus Move On Dari Energi Fosil

KS, JAKARTA – Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Amang Syafrudin mengatakan bahwa DPD RI khususnya Komite II saat ini tengah fokus pada krisis energi. Bahkan beberapa negara juga mengalami hal serupa maka diperlukan energi baru dan terbarukan.

“Di Komite II DPD RI saat ini tengah fokus pada isu global yaitu krisis energi, terutama energi fosil. Hampir seluruh dunia dan kita harus move on pada energi fosil,” ucap Amang saat hadir dalam Youtube Kabar Senator di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (19/04/2022).

Ia juga mengatakan di beberapa negara sudah memikirkan energi baru dan terbarukan. Maka Komite II DPD RI juga bergerak untuk mengatasi krisis energi ini. “Hal ini juga menjadi perhatian kami di Komite II DPD RI bagaimana beberapa negara merasa khawatir atas krisis ini. Untuk itu kita perlu memikirkan energi baru dan terbarukan,” jelas Anggota Komite II DPD RI ini.

Amang menambahkan kita perlu mencatat sumber daya yang bersumber di Indonesia baik itu manusia atau regulasi. Artinya ada daerah yang cukup energinya, dan ada daerah yang kurang energi maka perlu berkaca pada Pancasila. “Kita harus mengembangkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila. Sumber energi kita juga kaya namun perlu juga berkomitmen pada Pancasila,” tuturnya.

Faktanya, sambung Amang, bahwa saat ini perimbangan anggaran pusat dan daerah sangat jomplang seperti bumi dan langit. Alhasil beban kerja daerah yang mencapai 60 persen, namun faktanya hanya mendapatkan 30-40 persen anggaran. “Sedangkan beban kerja pusat hanya 30-40 persen, namun mendapatkan anggaran 60 persen. Apakah ini adil?,” tanya dia.

Senator asal Jawa Barat itu juga menyinggung UU Desa yang menurutnya sangat strategis. Walaupun strategis namun UU ini belum bisa dikatakan sempurna karena menimbulkan kekhawatiran penyelewengan dana desa. “Memang faktanya ada oknum yang menyalahgunakan dana desa. Tapi bukan alasan bahwa regulasi itu dicabut, seharusnya justru harus diperbaiki baik SDM atau regulasinya yang perlu di tata kembali,” terangnya.(din)

ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussianSpanish