Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Perkembangan Anak yang Lahir Saat Pandemi

KS, JAKARTA – Studi dari Brown University, Amerika Serikat (AS), yang diposting di server pracetak medRxiv, 11 Agustus 2021 silam, mengungkap bayi yang lahir selama pandemi virus Corona secara signifikan mengurangi kinerja verbal, motorik, dan kognitif keseluruhan dibandingkan dengan anak-anak yang lahir sebelum pandemi. 

Terkait hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah lebih memperhatikan perkembangan anak yang lahir selama masa pandemi Covid-19. Pasalnya, hasil penelitian menyebutkan bayi yang lahir saat pandemi mengalami tingkat kognitif lebih rendah.

Menurutnya, nak-anak yang lahir selama pandemi Covid-19 disebut memiliki skor tingkat kecerdasan (IQ) yang lebih rendah daripada mereka yang lahir sebelum pandemi. 

“Kita ketahui 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak itu sangat penting karena merupakan periode emas untuk mencapai pertumbuhan optimal. Jika dalam masa-masa ini ada hambatan, pastinya akan berdampak terhadap perkembangan anak,” kata LaNyalla, Senin (23/8/2021).

LaNyalla pun menyoroti hasil penelitian yang menyebut faktor lingkungan dan pola pengasuhan anak selama pandemi menjadi salah satu penyebab penurunan kognitif anak.

“Akibat pandemi, ada banyak pembatasan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari Corona. Tapi di sisi lain, pembatasan ini berdampak terhadap perkembangan anak karena anak-anak lahir dan tumbuh sangat dipengaruhi oleh lingkungan mereka,” tutur Senator asal Jawa Timur itu.

Ditambahkannya, otak anak mengalami sejumlah besar pertumbuhan struktural dan fungsional yang didorong oleh faktor genetik dan lingkungan. Selain itu juga faktor stimulasi dan pengasuhan dapat mengubah perkembangan anak.

“Orangtua harus lebih kreatif dalam menerapkan pola asuh selama pandemi. Meski banyak keterbatasan yang memaksa anak untuk selalu berada di rumah, ciptakan lingkungan yang nyaman dengan berbagai kegiatan stimulasi menyenangkan untuk mendukung perkembangan anak,” jelas LaNyalla.

Persoalan nutrisi anak pun juga harus diperhatikan dalam 1.000 hari periode emas anak. Untuk itu, LaNyalla meminta pemerintah menyiapkan program khusus pendampingan gizi anak-anak yang lahir selama masa pandemi, khususnya bagi keluarga tidak mampu.

“Masalah kurangnya asupan gizi sebenernya masih menjadi PR kita bersama bahkan sebelum pandemi ada. Tapi karena pandemi, pemenuhan gizi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu menjadi persoalan pelik mengingat pandemi banyak berdampak terhadap ekonomi masyarakat kecil,” ujarnya.

“Maka Negara harus hadir mengatasinya. Program-program bansos harus memperhatikan pemenuhan gizi anak-anak. Pemda juga harus memaksimalkan peran posyandu keliling agar nutrisi anak-anak dapat terjaga dengan baik, termasuk supaya bisa memfasilitasi apabila ada anak yang kekurangan gizi,” tambah LaNyalla.

Penelitian Brown University juga mengungkap kesehatan mental dan fisik ibu mempengaruhi perkembangan kognitif anak yang lahir saat pandemi. Sebab pandemi Covid menimbulkan berbagai gangguan psikologis terhadap ibu hamil seperti stres, cemas, depresi dan rasa takut. 

Ibu hamil saat pandemi juga banyak yang takut menghadiri kunjungan prenatal untuk memeriksakan kandungan. LaNyalla mengingatkan pemerintah agar memberikan pelayanan dan konseling kepada ibu hamil di masa pandemi agar menjaga kesehatan janin dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko buruk pada otak bayi.

“Tekankan sosialisasi bahwa ibu yang mengalami stres saat mengandung akan mempengaruhi perkembangan struktur otak dan konektivitas janin yang dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan kognitif, motorik, dan perilaku anak,” ungkap mantan Ketua Umum PSSI itu.

LaNyalla meminta Kementerian Kesehatan  segera melakukan kajian terkait hasil temuan penelitian Brown University. Apalagi saat ini banyak sekali ibu hamil yang terinfeksi Covid dan tidak sedikit juga yang melahirkan dalam keadaan masih terpapar Corona, bahkan menularkan virus pada bayinya.

“Peran Puskesmas sebagai benteng terdepan sektor kesehatan masyarakat harus tetap memprioritaskan pelayanan kepada ibu hamil. Pisahkan lokasi pemeriksaan untuk umum dan pemeriksaan ibu hamil agar ibu hamil dan bayi yang dikandungnya aman,” tutup LaNyalla. (red)