Ketua DPD RI Berharap BLT UMKM Dilanjutkan di Tahun 2022

KS, JAKARTA – Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang sudah berjalan di tahun 2020 dan 2021, belum bisa dipastikan akan berlanjut ke 2022.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap program itu tetap diteruskan di tahun 2022 karena berdampak signifikan bagi pelaku UMKM di masa pandemi.

“Program itu berdampak positif karena membantu UMKM bertahan di tengah pandemi. Pelaku UMKM merupakan kelompok rentan sehingga masih memerlukan bantuan. Mereka masih berpotensi mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya. Bahkan banyak yang kehabisan modal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” kata LaNyalla, Rabu (1/9/2021).

Menurut LaNyalla, BLT UMKM juga mampu menekan lonjakan angka pengangguran di tengah pandemi Covid-19. Bahkan bisa mencetak wirausaha baru.

Data survei Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru dan buruh informal naik 4,5 juta.

“Makanya kita berharap program BPUM dari Kemenkop dan UKM itu masuk pada penganggaran tahun 2022. Mengingat kondisi ekonomi tahun depan diperkirakan belum berjalan dengan baik,” tegas mantan Ketua Umum PSSI itu.

LaNyalla juga berharap pemerintah agar berkomitmen terus melanjutkan berbagai program insentif lainnya yang mampu melindungi kelangsungan bisnis UMKM maupun sektor lainnya.

Misalnya program Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah ke Bank Umum, Penjaminan Kredit Modal Kerja, hingga pemberian PPh final bagi UMKM yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Namun yang lebih penting lagi adalah jangan sampai salah sasaran. Bantuan, insentif atau apapun bentuknya harus sampai kepada orang yang tepat. Benar-benar merupakan pelaku usaha kecil dan mikro yang membutuhkan,” tegasnya.

Seperti diketahui, terkait program BLT UMKM Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan belum ada kepastian akan berlanjut di tahun 2022. Karena program tersebut harus dibahas dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Pemerintah telah menyalurkan BLT UMKM sebesar Rp 28,8 triliun di 2020 dan Rp 15,36 triliun di 2021. Hingga Juni 2021 penyalurannya sudah mencapai Rp 11,76 triliun ke 9,8 juta pelaku UMKM. (red/nar)