Hasan Basri: Tinjau Ulang Sistem Keolahragaan Nasional

KS, BANTEN – Pimpinan PURT DPD RI, Hasan Basri melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Banten, Senin (13/9/2021).

Kunjungan Kerja tersebut dihadiri oleh Pimpinan Komite III DPD RI Sylviana Murni, Pimpinan PURT DPD RI Hasan Basri, Anggota Komite III DPD RI, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, KONI Banten, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten.

Kegiatan Kunjungan kerja ini membahas mengenai Inventarisasi Materi Penyusunan Pandangan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN).

Terdapat 6 isu yang dibahas dalam kunjungan kerja kali ini yakni (1) penguatan tugas pemerintah daerah sesuai semangat desentralisasi;, (2) adanya kewenangan pemerintah pusat dalam menyusun dan menetapkan rencana induk keolahragaan nasional;, (3) perubahan nomenklatur dari olahraga rekreasi menjadi olah raga masyarakat;, (4) penguatan Induk Organisasi Cabang Olahraga;, (5) penguatan peran pelatih olahraga;, (6) penyebutan nominal sebesar 2% dari APBN maupun APBD dalam mengalokasian pendanaan keolahragaan.

Melalui kunjungan kerja ini, Anggota Komite III DPD RI yang juga sebagai Pimpinan PURT asal Kalimantan Utara, Hasan Basri mengungkapkan bahwa salah satu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dapat ditempuh melalui pembangunan nasional di bidang keolahragaan.

“Semua kita memahami bahwa olahraga, apa pun jenis atau cabangnya, pada hakikatnya membantu meningkatkan kualitas diri seperti disiplin, tekad, kerja tim, dan hasrat untuk kebugaran dalam jiwa suatu bangsa sehingga kesejahteraan dan kesehatan manusia dapat terpenuhi. Selain itu olahraga dapat menyatukan dunia melalui semangat sportivitas sekaligus hiburan tanpa membedakan perbedaan ras, suku bangsa, dan perbedaan sosial ekonomi,” ujar HB melalui kunjungan kerjanya

Hasan Basri yang juga merupakan salah satu Dewan Pengawas PP PBSI sekaligus Ketua Umum PBSI Kalimantan Utara menyampaikan bahwa prestasi olahraga merupakan identitas kebanggaan bangsa-bangsa di dunia. Namun sangat disayangkan payung hukum yang menjembatani bidang olahraga belum memberikan kesejahteraan kepada Pelaku Olahraga.

Mengenai kesejahteraan Pelaku Olahraga, Hasan Basri menyampaikan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Vietnam, bersedia menganggarkan 3% untuk bidang olahraga dari APBN dan APBD mereka. Adapun Malaysia hingga 4,9%. Tiongkok, yang bersama Indonesia ada di Asia, hingga 5%.

“Saat ini alokasi anggaran di Indonesia dari APBN dan APBD masih kurang dari 1%. Agar pembangunan olahraga Indonesia bisa mengalami percepatan sehingga mampu bersaing dengan negara besar dunia, butuh anggaran yang banyak minimal 2% dari APBN dan APBD melalui RUU SKN, apalagi menyongsong 2032, kita ingin menjadi tuan rumah Olimpiade,” tandas Hasan Basri

Lebih lanjut Hasan Basri meminta kepada Pemerintah CSR BUMN juga bisa digunakan sebagai opsi untuk membantu pembinaan prestasi olahraga. Dengan keterbatasan APBN dan APBD yang dialokasikan untuk olahraga maka kehadiran CSR menjadi solusi bijak.

“Sebab, nantinya akan banyak cabor yang sangat terbantu bila ini mampu diwujudkan. Apalagi Indonesia sedang mempersiapkan atlet terbaiknya untuk bisa tampil di Olimpiade,” Ujar HB

Menurut dia, bila alokasi anggaran dari APBN untuk olahraga tidak berubah, maka sulit Indonesia berbicara tentang prestasi di pentas dunia, termasuk pada ajang Olimpiade. Sebab, keterbatasan dana sudah menjadi masalah klasik dalam peningkatan olahraga baik nasional maupun internasional.

“Untuk menghindari kesalahan terdahulu, salah satu kunci agar hal tersebut dapat terwujud adalah dengan adanya political will yang kuat dari pemerintah,” ujar senator Asal Kalimantan Utara.

Hasan Basri meminta kepada Pemerintah Provinsi, KONI, KNPI, KORMI untuk memberi dukungan terhadap RUU SKN agar apa yang kami perjuangkan melalui RUU ini terlaksana dengan baik.(dni)