Ditjen Imigrasi Tetapkan Wilayah Koordinasi, 22 Perwakilan RI Memiliki Atase

KS, JAKARTA – Hasil Rapat Koordinasi Atase Imigrasi di Perwakilan RI yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 di Los Angeles, California, Amerika Serikat, menyepakati beberapa resolusi penting. Salah satunya menjawab situasi terbatasnya jumlah Atase/Staf Teknis Imigrasi dibandingkan dengan Perwakilan RI yang ada.

Direktur Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Silmy Karim menyampaikan, saat ini terdapat total 196 Perwakilan RI di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, hanya 22 Perwakilan RI yang memiliki Atase Imigrasi.

Secara rinci, Atase/Staf Teknis Imigrasi tersebar pada sembilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 11 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta dua Konsulat. Jumlah tersebut hanya sekitar 11 persen dari jumlah seluruh Perwakilan RI.

Keterbatasan jumlah Atase/Staf Teknis/Kepala Bidang Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri mendorong ditetapkannya wilayah koordinasi bagi para pejabat tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada seluruh perwakilan RI di dunia.

“Saat ini, setiap Pejabat Imigrasi yang bertugas pada Perwakilan RI menjadi rujukan bagi perwakilan RI sekitar yang tidak memiliki Pejabat Imigrasi,” tutur Silmy dalam keterangannya, Rabu.

Dijelaskannya, situasi tersebut menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan keimigrasian bagi WNI yang berada di perwakilan negara, yang belum memiliki Pejabat Imigrasi. Merespons hal tersebut, Silmy bersama Atase/Staf Teknis Imigrasi yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut sepakat dengan penetapan wilayah koordinasi.

Penetapan wilayah koordinasi itu, kata Silmy, akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Atase/Staf Teknis/Kepala Bidang Imigrasi di luar wilayah akreditasi perwakilan tempat ditugaskan. Selain itu, hal tersebut juga dapat memastikan standar pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di seluruh perwakilan RI di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Namun, hal ini belum pernah ditetapkan secara formal, sehingga perlu adanya penetapan wilayah koordinasi masing-masing pejabat imigrasi,” katanya.

“Dengan penetapan wilayah koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di seluruh perwakilan RI di luar negeri dapat berjalan lebih optimal dan terstandar,” tandasnya. (red/int)