OTech Media Center
KS, Jakarta – Peringatan Hari Kependudukan Dunia (HKD) tahun ini adalah momen untuk fokus pada kekuatan data yang inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua.
HKD 2024 adalah juga panggilan untuk memastikan bahwa sistem-sistem data menggambarkan keragaman manusia secara menyeluruh. Sehingga setiap orang diperhitungkan, bisa menikmati hak-haknya, dan mencapai potensi penuhnya.
Hal itu dikemukakan UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami, pada _press briefing_ Hari Kependudukan Dunia Tahun 2024, Kamis (11/07/2024), di Jakarta.
“Data itu lebih dari sekadar angka, tapi juga tentang kehidupan. Data membantu kita mengidentifikasi kekurangan dalam layanan dan mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk komunitas rentan,” ujarnya
“Analisis menunjukkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan untuk memperkuat sistem data menghasilkan manfaat ekonomi sebesar $32,” tambahnya.
Data juga penting untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/_Sustainable Development Goals_ (SDG’s) 2030, menurut Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti ST, M.Si, M.Eng, Ph.D.
“Pada saat kami mengukur capaian SDG’s, data haruslah terpilah untuk memastikan kebijakan dapat sesuai dengan targetnya. Sebagai contoh, kemiskinan di setiap daerah berbeda, oleh intervensi yang berbeda juga,” jelas Amalia.
Ia menandaskan bahwa BPS siap berkolaborasi untuk terus mendukung pentingnya peran data.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, mewakili Kepala BKKBN, dalam paparannya menegaskan pentingnya data kependudukan yang inklusif untuk mendukung kehamilan ibu yang aman demi menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) saat ibu melahirkan.
“AKI dan AKB menjadi salah satu indikator yang membutuhkan data inklusif. Memang, saat ini AKI dan AKB di Indonesia sudah turun, tetapi penyebabnya berbeda-beda. Menjadi tantangan tersendiri bagi kita di Indonesia untuk menurunkan AKI dan AKB,” ucap Boni.
“Integrasi data yang inklusif dapat mendukung kehamilan berdasarkan pilihan, bukan kebetulan. Selain itu, program kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) yang dimiliki oleh BKKBN dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kehamilan berdasarkan pilihan,” imbuhnya.
Kelahiran anak berdasarkan pilihan, menurut Boni, adalah program yang dikembangkan BKKBN sebagai satu cara. Kepala BKKBN, dokter Hasto selalu menekankan, kalau mau hamil jangan main-main, kalau main-main jangan hamil. Jadi, kalau mau _by choice_. Kalau memang ingin merencanakan kelahiran adalah dengan KB atau _family planning_,” tambah Boni.
Boni mengatakan, data inklusif yang menyeluruh dan tidak agregat penting untuk menjadi dasar program pemerintah. Misalnya, perkawinan anak masih tinggi di beberapa daerah, yang berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu. “Oleh karena itu, kita perlu data terpilah dan lebih rinci untuk memahami penyebabnya,” tegas Boni.
BKKBN juga menekankan pentingnya keamanan data. “Kita terus memperbarui keamanan data. Data harus transparan dan mudah diakses, tapi juga melindungi kerahasiaan individu,” katanya.
Boni juga menyampaikan terkait bonus demografi yang saat ini sedang dialami Indonesia. “Saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demograf. Momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan bangsa. Sebenarnya tahun 2020 adalah puncak bonus demografi di tanah air. Maka dari itu kita harus optimalkan betul keadaan ini mulai dari SDM nya,” kata Boni.
Boni melihat perekonomian Indonesia hingga usia produktif harus terus dimaksimalkan. Sehingga pasar kerja terbuka luas dengan ketersediaan SDM yang berkualitas.
“Seseorang dengan usia 30 tahun di tanah air pendidikannya masih rendah. Sementara penghasilannya masih belum mencukupi untuk diri dan keluarganya. Ini dapat menjadi beban negara jika berlanjut terus menerus hingga tahun 2040,” tuturnya.
“Makanya kita lihat ada berapa yang usia produktif, lalu seberapa besar dapat membangun _Gross Domestic Product_ (GDP) di Indonesia. Kemudian perhitungan angka penganggurannya juga harus dilihat seberapa banyak. Ini agar negara Indonesia dapat merasakan pencapaian bagus dalam bonus demografi,” terang Boni.
Bang Ojoy
