April 24, 2024

Kabar Senator

Media Aspirasi dan Inspirasi Daerah

Home » Bamsoet: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Harus Terjangkau Rakyat

Bamsoet: Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek Harus Terjangkau Rakyat

KS, JAKARTA – Tarif Kereta Rangkaian Listrik (KRL) Jabodetabek tahun 2024. harus pro dengan rakyat. Untuk itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan penyesuaian tarif KRL yang tengah dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), masih tetap terjangkau oleh rakyat.

Menurutnya penyesuaian itu harus menyesuaikan dengan daya beli dan tidak memberatkan bagi masyarakat. Selain itu, menurutnya penyesuaian tarif itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas.

“Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, bersama PT Kereta Commuter Indonesia untuk memastikan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan KRL Jabodetabek yang sesuai dengan besaran penyesuaian tersebut,” kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Menurutnya Kemenhub dan PT KCI perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait faktor yang menyebabkan adanya rencana penyesuaian tarif KRL, sehingga masyarakat khususnya yang kontra dengan rencana tersebut dapat memahami. Dia juga berharap pihak pemerintah bisa mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakat.

Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa KRL Jabodetabek tetap dapat digunakan oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan. Pasalnya, sarana transportasi itu memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi.

Selain itu, menurutnya penyelenggara layanan publik itu harus memperhatikan rakyat yang kurang mampu dan miskin, yang masih tetap memerlukan subsidi dalam penggunaan transportasi massal tersebut.

Sebelumnya pada Januari 2024, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) Asdo Artriviyanto mengatakan bahwa penyesuaian tarif layanan KRL Jabodetabek merupakan wewenang dari regulator atau dalam hal ini pemerintah.

Ia mengatakan bahwa penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) terakhir pada tahun 2016. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa biaya operasi KRL seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO. (red/int)

ArabicChinese (Simplified)EnglishIndonesianRussianSpanish