Bahas Pemerintahan Baru, Pimpinan Taliban dan Mantan Presiden Afghanistan Karzai Bertemu

KS, KABUL – Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai bertemu tokoh penting Taliban Anas Haqqani untuk mulai membahas pembentukan pemerintahan baru. Jaringan Haqqani yang dicap sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat (AS) pada 2012 adalah faksi penting Taliban yang merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, pada Minggu (15/8/2021) kemarin.

Taliban kembali berkuasa hampir 20 tahun setelah digulingkan dalam invasi pimpinan AS. Saat Taliban mengepung Kabul, Presiden Ashraf Ghani terbang ke luar negeri dan kemudian memposting di Facebook bahwa dia pergi untuk menghindari pertumpahan darah di ibu kota.

Sejak itu, dewan pemerintah Afghanistan yang terdiri atas Karzai, Pemimpin Hizbut Tahrir Gulbudin Hekmatyar dan Utusan Perdamaian Pemerintahan lama Afghanistan Abdullah Abdullah berusaha menggambar peta jalan masa depan untuk negara itu.

Delegasi yang dipimpin kepala kantor politik Taliban di Qatar, Mullah Abdul Ghani Baradar, tiba di Afghanistan pada Selasa malam, dengan menumpang pesawat militer Qatar yang mendarat di provinsi Kandahar selatan yang merupakan markas Taliban.

Sementara itu, juru bicara Karzai, Mohammad Yusof Saha mengatakan kepada Associated Press (AP) bahwa pertemuan awal dengan tim Taliban akan memfasilitasi pembicaraan dengan salah satu Pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Tidak tersedia keterangan lain tentang pertemuan awal tersebut.

Sumber Taliban di Kandahar yang meminta anonimitas karena dia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan kepada Arab News bahwa, “Delegasi Taliban diperkirakan melakukan perjalanan ke Kabul di kemudian hari, saat Baradar juga akan bertemu sekelompok orang kuat etnis Afghanistan yang telah menjabat di posisi kunci pemerintah di masa lalu.”

Pembicaraan penting antara Taliban dan pejabat pemerintah dimulai di tengah peringatan dari kekuatan besar dunia yang menentang pemulihan Imarah Islam oleh Taliban ketika mereka memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001 dan dituduh menerapkan kebijakan yang keras dan represif.

Taliban bersikeras mereka telah berubah dan dalam beberapa hari terakhir telah bersumpah tidak membalas dendam, menegakkan hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam, memastikan kebebasan media dan menawarkan amnesti bagi pejabat pemerintah di Afghanistan.

Tidak seperti rezim Taliban masa lalu yang hidup dalam isolasi global dengan hanya Pakistan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi yang mengakui pemerintah mereka, Taliban dalam beberapa bulan terakhir, telah berulang kali mengatakan mereka tidak mengejar “monopoli kekuasaan” dan akan membentuk pemerintahan yang dapat diterima oleh semua kelompok etnis.

Sejak Taliban berkuasa pada Minggu, AS telah membekukan miliaran dolar pendapatan Afghanistan, menghalangi Taliban mengakses uang.

Sementara beberapa negara telah memperingatkan agar tidak menahan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk negara yang dilanda perang dan kekurangan uang itu sampai Taliban melaksanakan janjinya untuk pemerintahan yang “menyeluruh”. (net)