KS, JAKARTA – Rapat dengan anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan keseriusan jajaran KPU dan Bawaslu setelah lima tahun bermitra. Dirinya menyinggung jumlah presensi jajaran KPU dan Bawaslu yang hadir dalam rapat bersama Komisi II DPR hari ini.
“Ini adalah tahun kelima bagi kami terutama saya bermitra dengan KPU dan Bawaslu. Baru pada hari ini lah saya lihat baik KPU ataupun Bawaslu menampakkan ketidakseriusannya dalam menghadapi RDP ini,” kata Guspardi dalam rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
“Oleh karena itu, saya lihat, dari 7 komisioner KPU, yang hadir cuma 3 orang. Jangan kita beranggapan bahwa setelah selesai pemilu pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat-amat penting,” ungkapnya.
Guspardi pun menyemprot Bawaslu lantaran rapat hanya dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Dia meminta antarinstansi harus saling menghargai.
“Yang kedua, juga yang lebih tragis lagi adalah Bawaslu. Hanya satu-satunya ketua yang hadir. Ini memiriskan ini. Janganlah, kita ini harus saling menghargai. Kita ini rapat harus saling terbuka, kami coba lihat, jarang-jarang yang hadir seperti ini tapi karena memang dirasakan pentingnya kegiatan ini saya lihat kita tidak melakukan skors terhadap rapat karena sudah memenuhi kuorum. Ini Pak Bagja tolong bagaimana ini anggotanya,” kata Guspardi.
Guspardi kemudian mengomentari laporan anggaran yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Menurutnya, laporan itu sulit dibaca dan dipahami.
“Apalagi kertas kerja yang semacam ini. Anggarannya sangat luar biasa sekelas triliun, laporan yang disampaikan ini sulit saya untuk membacanya. Masa begini ini laporannya. Dan itu pun kami minta, coba lihat, bagaimana ini. Kemudian fotokopi SK atau apa ini saya nggak ngerti, nggak bisa saya baca ini. Padahal kertasnya bagus, kecil, kenapa tidak seperti yang biasa saja, barangkali lebih murah,” kata Guspardi sambal mengangkat buku laporan tersebut.
Kemudian, Guspardi mengatakan, meski Pemilu 2024 telah usai, namun pertanggungjawaban anggaran oleh KPU dan Bawaslu tetap penting untuk dilakukan. “Jangan kita beranggapan bahwa setelah selesai pemilu, pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat amat penting,” ujar politikus PAN (red/int)
